Jakarta (ANTARA) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengklarifikasi bahwa Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI merupakan mitra kerja yang saling menghormati.
Dalam rekaman video resmi yang dibagikan di Jakarta pada Jumat, Widiyanti meluruskan berita yang menyebutkan bahwa dia kena semprot anggota DPR karena menolak mengikuti rapat bersama Komisi VII DPR.
“Ini yang harus saya luruskan. Tidak ada soal saya menolak rapat,” katanya.
“Kami rapat itu diundang DPR sebagai mitra Komisi VII, tidak ada soal saya menolak rapat,” kata dia.
Menteri Pariwisata menyatakan bahwa dia telah meluangkan waktu untuk membahas berbagai masalah di sektor pariwisata dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI dan menyatakan siap untuk mengikuti rapat sampai malam hari.
Dia menyayangkan siaran media massa yang menimbulkan kesalahpahaman publik berkenaan dengan hal tersebut.
“Banyak media yang menulis itu, tapi mereka tidak hadir di sana dan tidak paham konteksnya. Yang terjadi adalah karena pembahasan sangat banyak, maka pimpinan akhirnya membagi dua rapat dan akan meneruskannya kembali di minggu depan,” katanya.
Widiyanti juga mengemukakan bahwa pernyataan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengenai rapat tidak hanya ditujukan kepada dirinya, tetapi kepada semua peserta rapat kerja.
“Jadi kenapa kok beritanya seolah-olah saya yang kena semprot? Agak lucu ya? Sekali lagi, kami dan Komisi VII adalah mitra dan saling menghormati dan kami baik-baik saja,” katanya.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7452133798636650&output=html&h=280&slotname=2135828508&adk=772114038&adf=604915064&pi=t.ma~as.2135828508&w=730&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1769226544&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F5372058%2Fmenteri-pariwisata-kementerian-dan-dpr-mitra-yang-saling-menghormati&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&aieuf=1&aicrs=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTQzLjAuNzQ5OS4xOTMiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjE0My4wLjc0OTkuMTkzIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjE0My4wLjc0OTkuMTkzIl0sWyJOb3QgQShCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl1dLDBd&abgtt=6&dt=1769226544162&bpp=3&bdt=181&idt=141&shv=r20260121&mjsv=m202601200101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D9427c9846ebdd091%3AT%3D1765597690%3ART%3D1769226679%3AS%3DALNI_MYsPpX5u-iK45tcHS4GvaaOJRIUrA&eo_id_str=ID%3D3a9e62c70d103141%3AT%3D1765597690%3ART%3D1769226679%3AS%3DAA-AfjbKDPJHLBnXvEjiih2Ec1KB&prev_fmts=0x0%2C730x280&nras=1&correlator=1697314185899&frm=20&pv=1&u_tz=480&u_his=11&u_h=720&u_w=1280&u_ah=680&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=77&ady=2198&biw=1265&bih=593&scr_x=0&scr_y=0&eid=31096044%2C95378429%2C95379902%2C95380922&oid=2&pvsid=2324214028628444&tmod=979251013&uas=1&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fpolitik%2F2&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C680%2C1280%2C593&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&dtd=146
Komisi VII DPR RI dan Kementerian Pariwisata pada Rabu (21/1) mengadakan rapat kerja bersama di Gedung DPR RI Jakarta untuk membahas capaian sektor pariwisata Indonesia sepanjang 2025 serta rencana kerja kementerian tahun 2026.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay pada kesempatan itu antara lain menyampaikan pentingnya penyampaian laporan secara langsung, bukan dalam bentuk laporan tertulis.
“Ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Ibu Menteri kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Benar enggak? Kan konsekuensi daripada tugas konstitusional,” katanya.
